Lamongan, Harian Memo - Program pemerintah dalam kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo agar semua warga negara Indonesia bisa merasakan pendidikan , namun miris yang terjadi di SMPN 1 Pucuk Lamongan
Sekolah SMPN 1 Lamongan yang dikepalai oleh Kacung budi santoso tersebut masih ada tarikan ilegal berupa dana investasi yang menurut kacung anggaran tersebut digunakan untuk menyokong pendidikan atau pembangunan sekolah
Sedangkan di sekolah tersebut masih menerima dana BOS yang kegunaannya untuk pembiayaan segala macam bentuk pendidikan formal
Saat dikonfirmasi awal media kacung selaku pihak penanggung jawab dalam tarikan anggaran yang ada di sekolah menyampaikan bahwa media bahwa tarikan yang dibebankan kepada wali murid tersebut sudah dilegalkan dan sudah diketahui Bupati
" dana investasi ini sudah legal Mas, sudah diketahui Bupati,..kan sebelum tarikan dirapatkan dahulu " ungkap kepala sekolah saat dikonfirmasi awak media pada minggu, (28/4/24)
Mendapati statement kepala sekolah seakan menghambat program pemerintah kurikulum merdeka yang sudah ditanamkan dicanangkan oleh Joko Widodo
Dengan adanya tarikan liar tersebut pegiat anti korupsi suprianto menyampaikan bahwasanya apapun bentuk Tarikan yang ada di sekolah itu tidak diperbolehkan, Adapun tarikan atau sumbangan yang diperbolehkan dilakukan di sekolah itu tidak membatasi waktu dan nomina serta tidak memberatkan
" boleh melakukan tarikan di sekolah tapi tidak boleh membatasi waktu dan nominal serta wali murid tidak merasa keberatan " ungkap suprianto dengan tegas
Dengan adanya temuan dugaan pungli awak media dan masyarakat berharap kepada aparat penegak hukum untuk turun tangan Menindaklanjuti adanya dugaan praktek pungli yang dilakukan di sekolah, agar program kurikulum mardeka bisa berjalan lancar dan sukses serta memberantar para tikus koruptor yang mencari keuntungan dalam lembaga pendidikan. (Bnc)
Editor : Dony dwi C
