Gresik, HarianMemo .com ||— Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Gresik yang diselenggarakan oleh Sulis Irbansjah (Ketua Komisi 3) membahas Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.(15/11) Minggu
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri puluhan warga yang antusias mengikuti pemaparan materi. Melalui kegiatan ini, DPRD Gresik ingin memastikan bahwa Perda yang sudah disahkan benar-benar diketahui, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.
Narasumber yang hadir adalah Sayyidatin Fariz Azzahroh, http://S.Psi (UPT LP ABK - Dinas Pendidikan).
Dalam kesempatan pertama, Sulis Irbansjah menyampaikan bahwa di DPRD Gresik itu ada tugas dan fungsi yang melekat antara lain pembuat Peraturan Daerah, penganggaran, dan pengawasan.
"Mekanisme pembuatan Perda itu atas usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui serap masyarakat dan tentu membutuhkan waktu yang panjang dan diperlukan kajian dan menghadirkan akademisi," tutur Sulis Irbansjah yang selain sebagai Ketua Komisi 3, dia juga Bagian Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik.
Menurutnya, setiap Perda yang lahir bukan sekadar produk hukum, tetapi merupakan jawaban atas kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu prosesnya harus melalui kajian yang matang, melibatkan akademisi, dan menyerap aspirasi warga secara langsung.
"Seperti halnya buku Perda yang kita bagikan saat ini untuk diketahui oleh masyarakat, bahwa hal tersebut merupakan hasil kinerja DPRD," tambahnya.
Melalui pembagian buku Perda tersebut, warga diharapkan tidak hanya menyimpan, tetapi juga membaca dan memahami hak-hak yang dijamin di dalamnya. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawal pelaksanaan Perda di lapangan.
Selanjutnya narasumber menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan (Disabilitas) ada program penjemputan untuk inklusif dalam pembelajaran bersama.
Dari sini pendidik anak-anak inklusif akan dilakukan identifikasi. Tentu dalam pembelajaran tidak sama dengan anak-anak lain yang mengikuti program reguler.
"Dari sini guru pendidik harus mengetahui kemampuan si anak yang berkebutuhan khusus dan tentu programnya disesuaikan," papar Sayyidatin narasumber.
Program inklusif ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah hadir untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan. Setiap anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, dengan pendampingan guru yang memahami karakter dan kebutuhan masing-masing anak.
Melalui Perda Nomor 7 Tahun 2026 ini, DPRD Gresik menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga akses pelayanan publik yang ramah disabilitas.(*)
