Tuban,HarianMemo.com || – Mengawali tahun 2026, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Wilayah Teritorial (Wilter) Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan refleksi kolaboratif dan pertemuan sinergi yang bertujuan memperkuat relasi institusional antara elemen pergerakan masyarakat dan aktor kontrol sosial.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat LSM GMBI Wilter Jatim, berlokasi di Jalan Raya Pandan agung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dijadikan momentum strategis untuk menyusun kerangka kerja kolaboratif yang lebih terstruktur.
Acara yang diadakan pada hari Kamis 01/01/2026 ini tidak hanya bersifat introspeksi bagi organisasi internal, namun juga secara deliberatif merangkul salah satu pilar utama demokrasi nasional – profesi pers. Hadir puluhan perwakilan jurnalis dari berbagai platform media, baik yang berbasis cetak maupun digital, dengan mencakup tiga kabupaten strategis di Jawa Timur: Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Keberadaan para profesional pers ini menjadi representasi penting dari mitra yang berperan krusial dalam penyampaian informasi publik dan pengawasan terhadap dinamika kemasyarakatan.
Dalam pidato pembukaan, Ketua LSM GMBI Wilter Jawa Timur, Sugeng, S.P., menegaskan bahwa pergantian tahun bukan hanya sebagai simbol perubahan kalender, melainkan sebagai titik temu evaluasi kolektif yang krusial bagi seluruh elemen yang berkomitmen pada pembangunan berkeadilan. Ia menyampaikan apresiasi substansial kepada para praktisi jurnalis yang tetap menunjukkan dedikasi dengan menghadiri acara tersebut, meskipun bertepatan dengan periode libur awal tahun yang memiliki dinamika sosial tersendiri.
“Atas nama pengurus dan seluruh aktivis LSM GMBI Wilter Jatim, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sejawat di profesi pers yang telah menyempatkan waktu dan energi untuk hadir dalam agenda kolaboratif ini,” ucapnya dengan sikap yang penuh penghargaan.
Selanjutnya, Sugeng mengemukakan konsep bahwa sinergitas antara aktivis gerakan masyarakat dan praktisi jurnalistik merupakan fondasi fundamental dalam mewujudkan tata kelola kemasyarakatan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, kolaborasi yang berbasis pada integrasi pemikiran dan visi bersama sangat diperlukan untuk mengawal proses formulasi dan implementasi kebijakan publik, agar senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat bawah sepanjang tahun 2026 dan mendatang.
“Kami mengharapkan agar kedepannya, kerjasama antara LSM GMBI dengan profesi pers dapat semakin mengukuhkan fondasi soliditas dan produktivitasnya,” tambahnya.
Respon positif juga datang dari kalangan perwakilan media yang hadir. Parmin, seorang jurnalis dari platform media daring harianmemo.com, dalam sesi dialog yang dilakukan setelah acara resmi, menyampaikan apresiasi terhadap sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh LSM GMBI dalam merangkul praktisi pers. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk upaya yang sangat elegan dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat dan konstruktif.
Parmin menilai bahwa undangan pertemuan ini bukan hanya sebatas aktivitas formalitas institusional, melainkan sebagai bentuk pengakuan yang mendalam terhadap peran pers sebagai mitra strategis dalam mekanisme pengawasan sosial.
“Kita berharap bahwa model keterbukaan seperti yang dilakukan oleh LSM GMBI dapat menjadi acuan bagi organisasi masyarakat lainnya dalam menjalin hubungan profesional yang produktif dengan praktisi pers, guna meminimalkan hambatan akses informasi di tingkat lapangan dan memperkuat kapasitas kontrol sosial terhadap kebijakan publik,” tegasnya.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana kondusif dan kolaboratif ini diakhiri dengan sesi doa bersama yang sarat dengan harapan, serta diskusi reflektif mengenai proyeksi isu-isu sosial yang akan menjadi fokus pengawasan di wilayah Jawa Timur pada tahun 2026.
Terdapat konsensus bersama bahwa harmoni dan sinergitas yang terjalin antara LSM GMBI dan profesi pers harus terus diperkuat, sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang berlandaskan pada keadilan sosial dan supremasi hukum yang berintegritas.(T/*)
